Hidayatullah Nilai Pemblokiran rekening Judi Online Belum Efektif

21-12-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah. Foto : Ist/Man

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir 4.000 rekening terkait judi online masih belum efektif. Hal ini dikarenakan judi online masih marak terjadi di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan judi online terjadi secara eksponensial dan sistematis.

 

"Saya mengapresiasi langkah OJK memblokir rekening judi online. Namun, saya menilai langkah tersebut belum efektif karena judi online masih marak terjadi di masyarakat," kata Hidayatullah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

 

Langkah OJK memblokir rekening judi online hanya bersifat reaktif. Harusnya bersifat preventif

 

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan, langkah OJK memblokir rekening judi online hanya bersifat reaktif. OJK seharusnya melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam perjudian online.

 

"OJK harus melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam perjudian online. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online," ujar Hidayatullah.

 

Hidayatullah juga mendesak OJK untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, provider dan kementerian untuk menindak tegas pelaku judi online.

 

"OJK harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, provider dan lintas kementerian untuk menindak tegas pelaku judi online. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku judi online," tegas legislator Dapil Sumatera Utara I itu.

 

Menutup pernyataan resminya, Hidayatullah berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memberantas perjudian online. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya perjudian online. (uc/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...